 |
| Dok. Ditjen Cipta Karya |
Keadilan adalah hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Maraknya pembangunan di ibukota tak lantas melupakan daerah-daerah lain, inilah salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan keadilan tersebut khususnya pada bidang infrastruktur.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya ikut mengambil peran meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
Yuk kita cari tahu apa saja target pemerintah untuk daerah-daerah terluar Indonesia yang masih harus diperbaiki...
Pemerintah mencanangkan gerakan 100-0-100 yaitu 100 persen akses air minum aman, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Setidaknya kebutuhan dasar yang jadi target pemerintah untuk pulau-pulau kecil, terluar, dan kawasan perbatasan.
Mari dukung terus program-program pemerintah terkait pembangunan infrastruktur ini supaya tak ada masyarakat yang merasa terpinggirkan serta mereka mendapatkan fasilitas kebersihan dan kesehatan yang layak meskipun jauh dari kota besar.
Ditjen Cipta Karya memiliki target mewujudkan permukiman layak huni pada 2019. Hal ini dilakukan melalui beberapa kegiatan strategis. Kegiatan yang dimaksud yakni menuntaskan kawasan permukiman kumuh seluas 32.933 hektare, penataan revitalisasi kawasan tematik perkotaan di 636 kawasan, pembangunan SPAM untuk 4,42 juta SR, pembangunan SPAL di skala kota di lima kabupaten/kota dan skala kawasan di 145 kawasan, pembangunan TPA regional di delapan kabupaten/kota serta penanganan drainase seluas 1.111 hektare.
Cek artikel selengkapnya di:
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/17/ouq15p425-membangun-infrastruktur-permukiman-di-pinggiran-indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar